Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
  1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Sosial;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • Subbagian Keuangan;
  • Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
  • Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  • Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial & Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
  • Seksi Kepahlawanaan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial (K3KPS);
  1. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  • Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza Dan Korban Perdagangan Dan Tindak Kekerasan
  1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  • Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  • Seksi Jaminan Sosial;
  • Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
  1. Bidang Penanganan Kemiskinan terdiri dari :
  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
  • Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
  • Seksi Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Tertinggal dan Daerah Pesisir;
  1. Unit Pelaksana Teknis;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
VISI

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

MISI

  1. Meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan melalui rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
  2. Peran aktif dan Partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Nilai-nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  3. Tersedianya Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
STRATEGI
  1. Menjaminkeluarga miskin melalui bantuan sosial;
  2. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  3. Pemberdayaan bagi Lembaga Sosial, PSKS serta Nilai-nilai Kepahlawanan dan kesetiawakanan sosial; dan
  4. Pengembangan data/Informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

KEBIJAKAN

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan bagi Masyarakat miskin yang berhak memperoleh pelayanan sosial;
  2. Memberikan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
  3. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga sosial, PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pelestarian nilia-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
  4. Peningkatan sistem data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

TUJUAN
  1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Miskin melalui perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam pemenuhuhan kebutuhan dasar;
  2. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
  3. Meningkatkan peran lembaga sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakwanan sosial baik secara perseorangan, kelompok, organisasi lembaga dan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  4. Memperkuat Sistem Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
SASARAN
  1. Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu;
  2. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan bantuan sosial;
  3. Meningkatnya kemapuan dan kemauan masyarakat,  lembaga kesejahteraan sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Dunia Usaha; 
  4. Meningkatnya kelembagaan dan pembudayaan kesetiakwanan sosial; dan
  5. Peningkatan dan pengembangan data PMKS dan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

© 2019 Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang

Jl. Raya Serang KM. 3.5 No. 5 A Telp/Fax. (0253) 201296 Pandeglang 42251

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.